Insiden ledakan tabung gas sedikitnya sudah menewaskan 30 orang dan pemerintah akan menarik sembilan juta tabung gas.
Pemerintah mulai menarik sekitar 9 juta tabung gas elpiji setelah dalam setahun belakangan terjadi peristiwa ledakan yang disebabkan oleh tabung gas dengan berat tiga kilogram yang mengalami gagal fungsi.

Teror ledakan tabung gas elpiji selama setahun terakhir telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, bahkan banyak ibu rumah tangga takut menggunakan tabung gas seberat tiga kilogram yang merupakan kebijakan konversi minyak tanah yang dilakukan pemerintah pada tahun 2007 silam ini.

Penarikan ini menurut Menteri Kordinator bidang Kesejahteraan Rakyat dilakukan secara bertahap dan melibatkan sejumlah instansi terkait.

Mekanisme penarikan itu sendiri akan dilakukan oleh tiga instansi yaitu Kementerian Perdagangan, Kepolisian dan Pertamina, tambah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Saleh.

Kedua menteri ini mengatakan pemerintah akan mengganti tabung tiga kilogram itu beserta seluruh asesorinya dengan produk yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) namun tidak menjelaskan dengan jelas tatacara penggantian tersebut.

Sebelumnya pemerintah berdalih tabung gas tiga kilogram berwarna hijau tersebut telah memenuhi standar internasional sehingga dijamin keamanannya, tetapi maraknya pengoplosan gas karena perbedaan harga dan kualitas tabung yang memburuk telah mengubah kebijakan konversi gas tersebut menjadi teror ledakan di masyarakat.

Menurut catatan , dalam tiga bulan terakhir saja terjadi 180 kali ledakan tabung gas dan menelan korban jiwa.
Pengawasan lemah

Yayasan lembaga konsumen Indonesia, YLKI, menilai keputusan pemerintah menarik tabung gas tiga kilogram dari masyarakat ini terlalu lambat mengingat masalah ini sudah cukup lama diketahui.

"Pemerintah dan Pertamina selama ini posisinya selalu mengatakan tabung tidak ada yang bermasalah. Mekipun tabung, regulator atau karet atau katup itu berlabel SNI, faktanya kan kita tetap saja menemukan ada yang bocor," kata Huzna Zahir dari YLKI.

Selanjutnya dia mengatakan YLKI menilai selama ini pengawasan pemerintah terlalu lemah untuk tabung-tabung tiga kilogram beserta perangkat pelengkapnya karena memang pemerintah terlalu fokus pada pengejaran target sehingga persiapan pelaksanaan konversi ini jadi kurang.

"Yang perlu kita bicarakan adalah kesiapan, baik kesiapan pengawasan produksinya dan kesiapan masyarakatnya. Pengawasannya tidak dilakukan dengan baik karena fokusnya adalah target dalam hal jumlah, berapa juta tabung gas yang harus tercapai tahun ini dan seterusnya."

Mengenai kebijakan mengganti minyak tanah ke gas, menurut Huzna Zahir, pada saat ini, memang gas masih merupakan sumber energi yang lebih efisien dibandingkan minyak tanah.

Pemerintah menurut dia sebaiknya menekankan pada pengawasan kualitas tabung-tabung gas serta perangkatnya yang ditujukan untuk masyarakat miskin.

Nah loe rasain!!!!
Makanya wahai pemerintah yang terhormat ayo dong lebih berpihak pada rakyat kecil!!!

Harga gas per kilogram dalam tabung gas 3 kg lebih murah karena mendapat subsidi.

Pemerintah Indonesia tahun 2007 memutuskan konversi minyak tanah ke gas sebagai sumber energi rumah tangga.

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu menegaskan bahwa konversi ditempuh untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak dan mengingat banyak pengguna minyak tanah yang berasa dari kelompok kaum miskin, maka pemerintah memberikan subsidi pada produk tabung gas.

Dengan demikikan maka harga per kilogram gas dalam tabung 3 kg -yang ditujukan untuk kelompok berpenghasilan rendah- dengan tabung 12 kg berbeda.

Namun dalam perkembangannya ada sejumlah pihak yang melakukan pengoplosan dengan mengambil isi gas dari tabung 3 kg yang disubsidi dan dijual dengan harga nonsubsidi.

Dan hal itulah yang menyebabkan terjadinya berbagai ledakan dalam tabung gas 3 kg sehingga pemerintah Indonesia berupaya untuk menyeragamkan harga gas, sekaligus mencari upaya lain untuk tetap bisa memberikan subsidi.

Laporan khusus BBC Indonesia tentang konversi minyak tanah ke gas ini akan merujuk kembali latar belakang dari kebijakan konversi dan bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah yang timbul selama ini.

Dan apakah ada cara khusus untuk menjamin agar subsidi tetap bisa diberikan tanpa harus menjadi peluang kecurangan. Sementara sistem Bantuan Langsung Tunai, BLT, diragukan efektifitasnya oleh berbagai pihak.

Auk ah gelap.
Pemerintah emang payah!!!
Sory.........

kurang cermat dalam mengatur dan mengurusi rakyat nih pemerinta..

sudah banyak berjatohan korban baru sibuk..

sebelum2nya gak ada antisipasi dan reaksi gtu dgn cara razia agen2 yang nakal(tabung gas suntikan) ato gimana..

nah stlah gini baru kan repot semuanya